Resmikan Samsat Digital, Dirut Jasa Raharja Sebut Pelayanan Lebih Mudah dan Cepat

Berita Baru, Bandung – Peresmian Samsat Digital di Terminal Leuwipanjang, Bandung, Jawa Barat, dihadiri Direktur Utama (Dirut) Jasa Raharja Rivan A Purwantono, bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi dana Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik.

Rivan A Purwantono mengatakan hadirnya Samsat Digital akan menawarkan fasilitas baru.

Ia menyebut pemilik kendaraan memungkinkan akan melakukan registrasi sekaligus pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan hanya menempelkan KTP di area yang disediakan.

“Transformasi yang diterapkan di Samsat Digital Terminal Leuwipanjang adalah langkah baik dalam penyediaan layanan,” jelasnya.

“Perubahan ini akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan dan memastikan data yang akurat,” katanya.

Rivan memuji fasilitas yang disediakan dalam Samsat Digital di Terminal Leuwipanjang Bandung karena akan memberi kemudahan bagi wajib pajak.

Selain itu, ada fasilitas drive-thru yang memudahlan proses pelayanan dan yang lounge yanng nyaman, serta pemeriksaan fisik kendaraan secara efisien.

“Transformasi digital yang diterapkan oleh Samsat Digital Terminal Leuwipanjang diharapkan dapat menjadi contoh dan pendorong bagi seluruh Samsat di Indonesia,” ungkap Dirut Jasa Raharja itu.

“Adopsi teknologi dalam pengelolaan verifikasi pembayaran dapat membuka jalan bagi peningkatan layanan kesamsatan di seluruh Indonesia,” sambungnya.

Sementara, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan Samsat Digital Terminal Leuwipanjang merupakan salah satu bentuk komitmen provinsi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya.

“Pelayanan publik terbaik adalah jika warga tidak perlu datang ke negara, tetapi negaranya yang mendatangi warga, itu yang terbaik,” ujarnya.

Ridwan Kamil menyebut samsat digital adalah cara pemerintah Jabar untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, terjadi ketimpangan antara jumlah kendaraan yang memakai BBM bersubsidi dengan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak.

“Negara mensubsidi BBM dari APBN. Keluar triliunan rupiah untuk 160 juta kendaraan yang beredar di jalan-jalan. Tapi yang bayar pajaknya hanya 50 juta,” paparnya.

“Jadi kita ini membiayai subsidi hidup orang yang tidak taat pajak. Makanya perlu edukasi ke masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak,” tutupnya.