Puluhan Ribu Surat Suara Pemilu 2024 Rusak di Parepare, KPU Sulsel: Kami Akan Minta Ganti

Berita Baru, Parepare – Koordinator Devisi Data dan Informasi (Datin) KPU Sulawesi Selatan (Sulsel) Romy Harminto menegaskan surat suara Pemilu 2024 yang ditemukan ada bercak tinta tidak bisa digunakan.

Hal itu dikatakannya setelah berkunjung dan melihat langsung proses sortir dan lipat surat suara Pemilu 2024 di Gudang KPU Parepare, Sabtu (13/1/2024).

Kordiv Datin KPU Sulsel menegaskan sementara menunggu laporan hasil sortir dan lipat surat suara di 24 kabupaten kota.

“Jadi memang untuk surat suara yang ada bercak-bercaknya itu kita tolak,” tegasnya.

“Makanya kita butuh semua dari 24 kabupaten kota laporan hasil sortir teman-teman. Pelipat untuk menyisihkan dulu yang ada bercak-bercaknya,” katanya.

Romi mengungkapkan surat suara yang ada bercak tinta di dalam kolom kertas surat suara tidak bisa digunakan pada Pemilu 2024.

Dia mengatakan surat suara yang rusak akan dimusnahkan dan meminta pencetak untuk bisa mencetak ulang.

“Karena sangat tidak bisa kita pakai kalau ada bercaknya. Apalagi posisinya ada di dalam kotak,” jelasnya.

“Makanya kita kembalikan ke penyedia (pencetak) untuk mencetak ulang lagi,” sambungnya.

Dia menjelaskan proses sortir dan lipat surat suara dipercepat agar untuk memperlancar di hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Makanya pelipatan ini dilakukan cepat, supaya kita bisa mengetahui (surat suara rusak). Bukan pada menit-menit injury time,” katanya.

“Setelah mendapat laporan, baru kita minta ganti. Makanya kita pastikan,” ucapnya.

Komisioner KPU Sulsel menegaskan kunjungannya ke daerah-daerah untuk memastikan prosedur pelipatan surat suara sesuai regulasi dari KPU RI.

“Semua surat suara ini sudah melalui prosedur, sudah melalui klasifikasi dan regulasi yang telah diturunkan KPU RI. Sehingga tidak ada lagi masalah di level bawah di TPS,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 10.456 lembar surat suara rusak yang ditemukan KPU Parepare selama 4 hari sortir dan lipat.

Meliputi surat suara Presiden dan Wakil Presiden (PWP), DPD RI dan DPRD Provinsi.