Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

pangerang rahim
Wakil Wali Kota Parepare, Pangerang Rahim saat membawakan sambutan di sosialisasi netralitas ASN, TNI-Polri. (Foto: Beritabaru.co Sulsel)

Pangerang Rahim Imbau ASN, TNI dan Polri Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024



Berita Baru, ParepareWakil Wali Kota Parepare, Pangerang Rahim hadiri sosialisasi Pengawasan Netralisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Bukit Kenari, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat.

Pangerang Rahim meminta agar materi sosialisasi pengawasan netralitas ini disebar luaskan.

“Kita berharap dari sosialisasi ini tidak ada lagi pelanggaran Pemilu 2024 baik itu bagi TNI, Polri dan ASN,” jelasnya.

“Karena regulasi dan aturan netralitas sudah jelas bagi TNI dan Polri untuk tidak memilih pada pemilu, tetapi para ASN tetap memilih pada Pileg ataupun Pilpres, namun meski demikian tetap hati-hat,” imbaunya.

“TNI dan Polri netral tidak memilih, ASN tetap memilih tetapi tidak perlu terlihat secara terbuka apa yang menjadi pilhannya apalagi mengajak. Itu adalah pelanggaran,” jelas Pangerang.

Sementara Ketua Bawaslu Parepare, Muh Zainal Asnun, mengatakan kegiatan sosialisasi ini mengundang perwakilan Pemerintah Kota Parepare, TNI, dan juga Polri.

“Hari ini kami juga undangan wali kota yang diwakili wakil wali kota, perwakilan Dandim dan juga Kapolres, sertan Danyon Brimob B untuk memberikan sambutan sebagai bentuk sinergitas dengan Bawaslu,” ujarnya.

“Seluruh pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu menjadi kewenangan Bawaslu,” kata Zainal.

Ketika ada laporan pelanggaran yang terbukti dan melibatkan ASN, lanjutnya, maka prosesnya Bawaslu akan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN).

“Tetapi jika pelanggaran dilakukan oleh anggota TNI atau Polri, maka akan diteruskan prosesnya kepada yang berwewenang di TNI ataupun Polri,” tegasnya.

Pada sosialiasi pengawasan netralitas ini, Bawaslu Parepare menghadirkan narasumber Guru Besar UNHAS, Prof Dr Muhammad, yang juga merupakan eks Ketua Bawaslu RI 2013-2018.