Kolom: Efisiensi Akibat Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran

Rusdianto Sudirman, S.H, M.H, C.Me
Dosen Hukum Tata Negara IAIN Parepare

Kabinet gemuk pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memicu perdebatan publik, terutama terkait dengan besarnya jumlah menteri dan wakil menteri di kabinet. Konsep “kabinet gemuk” yang mengacu pada jumlah menteri yang lebih banyak dari biasanya, sering kali dianggap sebagai langkah yang kurang efisien. Namun, di balik kritik yang muncul, ada beberapa argumen yang dapat menjelaskan mengapa struktur kabinet seperti ini mungkin justru diperlukan dalam konteks pemerintahan saat ini.

Pertama, kompleksitas tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik dan terfokus. Dengan jumlah menteri yang lebih banyak, diharapkan setiap sektor dapat mendapatkan perhatian yang lebih mendalam. Misalnya, isu-isu seperti ketahanan pangan, energi terbarukan, dan transformasi digital memerlukan penanganan yang serius dan berkelanjutan. Kabinet yang besar memungkinkan adanya pembagian tugas yang lebih rinci, sehingga setiap masalah dapat ditangani oleh tim yang benar-benar ahli di bidangnya.

Kedua, kabinet gemuk juga dapat menjadi alat untuk membangun koalisi politik yang kuat. Dalam sistem politik Indonesia yang multipartai, menjaga stabilitas pemerintahan sering kali membutuhkan kompromi dengan berbagai partai politik. Dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam kabinet, Prabowo dan Gibran dapat memastikan dukungan politik yang luas, yang pada akhirnya dapat mempermudah proses legislasi dan implementasi kebijakan.

Namun, di sisi lain, kabinet gemuk juga memiliki risiko inefisiensi birokrasi. Semakin banyak menteri, semakin besar pula anggaran yang diperlukan untuk operasional kabinet. Hal ini dapat menjadi beban bagi keuangan negara, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja yang signifikan. Selain itu, koordinasi antar menteri yang terlalu banyak juga dapat menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan memperlambat proses pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, menurut penulis kunci dari keberhasilan kabinet gemuk ini terletak pada kemampuan Prabowo dan Gibran dalam mengelola dinamika internal kabinet. Mereka perlu memastikan bahwa setiap menteri memiliki tanggung jawab yang jelas dan target kinerja yang terukur. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan pemerintahan, agar kepercayaan publik dapat terjaga.

Secara keseluruhan, meskipun kabinet gemuk sering kali dianggap tidak efisien, dalam konteks tertentu, struktur ini dapat menjadi solusi untuk menghadapi tantangan yang kompleks. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan kepemimpinan dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi dari setiap anggota kabinet. Jika dijalankan dengan baik, kabinet gemuk justru dapat menjadi kekuatan yang mendorong percepatan pembangunan dan stabilitas politik di Indonesia.

Polemik Staf Khusus dari kalangan Artis

Pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak hanya menuai perhatian karena jumlah menteri yang besar, tetapi juga karena pengangkatan staf khusus menteri dari kalangan artis. Langkah ini, meskipun bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui figur publik yang populer, menimbulkan pertanyaan serius terkait efisiensi anggaran dan relevansi kontribusi mereka dalam pemerintahan.

Pertama, perlu diakui bahwa melibatkan artis sebagai staf khusus menteri dapat menjadi strategi komunikasi yang efektif. Artis memiliki pengaruh besar di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Mereka dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, membantu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan penting dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Namun, pertanyaannya adalah apakah peran ini memerlukan posisi formal sebagai staf khusus dengan segala tunjangan dan fasilitas yang menyertainya.

Biaya untuk menggaji staf khusus dari kalangan artis tidak bisa dianggap remeh. Seorang staf khusus menteri biasanya menerima gaji dan tunjangan yang cukup besar, termasuk fasilitas seperti mobil dinas, akomodasi, dan dana operasional. Jika setiap menteri memiliki staf khusus dari kalangan artis, akumulasi biayanya bisa mencapai miliaran rupiah per tahun. Anggaran ini seharusnya dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.

Menurut penulis, pengangkatan staf khusus dari kalangan artis juga berpotensi menimbulkan pertanyaan tentang kompetensi dan kontribusi nyata mereka dalam pemerintahan. Apakah mereka memiliki keahlian yang relevan dengan bidang kerja menteri yang mereka dampingi? Ataukah posisi ini hanya sekadar simbolis untuk menarik perhatian publik? Jika tujuan utamanya adalah komunikasi, pemerintah sebenarnya dapat memanfaatkan artis sebagai duta atau ambassador tanpa perlu memberikan posisi formal dalam struktur kabinet.

Di sisi lain, langkah ini juga berisiko menciptakan citra negatif di mata publik. Masyarakat mungkin menganggap pengangkatan staf khusus dari kalangan artis sebagai bentuk pemborosan anggaran atau bahkan nepotisme karena telah membantu endors pada kampanye pilpres 2024 lalu. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama di tengah instruksi presiden tentang efesiensi anggaran di setiap kementerian dan lembaga.

Oleh karena itu, menurut penulis pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang keputusan ini. Jika tujuan utamanya adalah meningkatkan komunikasi dan keterlibatan publik, ada cara lain yang lebih efisien dan efektif, seperti melibatkan artis dalam kampanye sosial tanpa memberikan posisi formal. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Kabinet gemuk Prabowo-Gibran memang memiliki potensi untuk menghadapi tantangan kompleks yang dihadapi Indonesia. Namun, efisiensi anggaran dan akuntabilitas tetap harus menjadi prioritas. Pengangkatan staf khusus dari kalangan artis, meskipun memiliki nilai strategis, harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang agar tidak menjadi beban tambahan bagi keuangan negara dan tidak merusak citra pemerintah di mata rakyat.