Bawaslu Parepare Pilih Lumpue Titik Pembentukan Kelurahan Sadar Pengawasan Pemilu

Berita Baru, Parepare – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Parepare meresmikan Kelurahan Sadar Pengawasan Pemilu dan Anti Politik Uang.

Peresmian itu berlangsung di SMKN 1 Parepare, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat. Ahad (13/11/2022).

Pembentukan Kelurahan Sadar Pengawasan Pemilu dan Politik Uang dihadiri langsung Kepala Dinas Kesbangpol Parepare, Muhlis Salam.

Ketua Bawaslu Parepare, Muh Zainal Asnun menjelaskan tujuan program tersebut atas perintah dari undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengamanahkan Bawaslu harus meningkatkan pengawasan partisipatif.

“Tanpa adanya partisipasi masyarakat Parepare, mustahil demokrasi bisa berjalan dengan baik. Kita telah tahu pengawas pemilu jika dibandingkan dengan peserta yang akan diberikan pengawasan tidak seimbang,” ucapnya.

“Makanya undang-undang hadir untuk meningkatkan pengawasan partisipasi demi melahirkan demokrasi bisa berjalan dengan baik,” sambungnya Zainal Asnun.

Dia juga mengatakan Bawaslu Parepare membentuk kelurahan sadar pengawasan pemilu dan anti politik uang yang kelima kalinya dengan melibatkan seluruh tokoh masyarakat hingga tokoh adat.

“Ini menjadi strategi kita di Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. Di tahun 2014 lalu, Kelurahan Lumpue pernah menjadi locus delicti terhadap adanya satu pelanggaran undang-undang pemilu sebelumnya,” jelasnya.

Zainal Asnun menyebut pelanggaran pada pemilu 2014 lalu, adanya pemilih yang menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali sebanyak 11 orang.

“Akan tetapi yang terproses di Parepare hanya tujuh orang, sedangkan sisanya di proses di Barru. Pengakuannya mereka menggunakan hak pilih mereka karena memiliki dua C6, makanya KPU yang terundang hari ini bisa menjadi fokus pengawasan kita kedepan pada kelurahan ini,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesbangbol, Muhlis Salam mengatakan pemilu yang sesuai harapan masyarakat sangat membutuhkan kesadaran bersama untuk memerangi politik uang.

“Marilah kita membangun kesadaran serta mengajak masyarakat menjadi relawan dalam melakukan pengawasan dan anti politik uang ini permasalahan kita bersama,” jelasnya.

Muhlis Salam berharap adanya sosialisasi dan edukasi akan dapat melahirkan forum-forum ditingkat RT/RW untuk membuat demokrasi berjalan sesuai alurnya.

“Kita berharap, sosialisasi dengan adanalya edukasi yang dibuat Bawaslu mampu melahirkan ruang-ruang di masyarakat untuk mendiskusikan soal politik uang itu dapat merusak,” tutupnya.