4 Daerah di Sulsel Rawan Pelanggaran Netralitas ASN di Pemilu 2024

Berita Baru, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah merilis sepuluh provinsi yang memiliki potensi kerawanan netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Pemilu 2024.

Bawaslu mengungkapkan daftar tersebut dirilis agar ada langkah-langkah yang diambil untuk pencegahan yang tepat.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan provinsi yabg masuk potensu kerawanan netralitas ASN, yakni Sulawesi Utara (Sulut), Maluku Utara, Banten, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kemudian Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat (Sumbar), Gorontalo dan Lampung.

“Posisi provinsi yang kerawanannya tinggi. Maka sepuluh provinsi memastikan mengambil langkah untuk pencegahan tepat,” jelasnya, Jumat (22/9/2023).

Lolly pun mendorong agar pemerintah daerah di provinsi masuk dengan potensi kerawanan tertinggi soal netralitas ASN untuk melakukan pencegahan ketat.

Komisioner Bawaslu RI itu mengatakan salah satu pencegahan yang wajib dilakukan dengan komunukasi yang baik.

“Pencegahan ini tidak bilehbada jarak pemerintahan, baik yang ada di provinsi atau di daerah-daerah,” tegasnya.

“Sebab usaha untuk pencegahan yang baik yaitu dengan membangun dengan komunikasi yang memiliki tujuan pencegahan melakukan pelanggaran,” tambah Lolly.

Bawaslu juga merilis 20 kabupaten kota yang memiliki kerawanan tinggj netralitas ASN, yakni;

1. Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
2. Kabupaten Wakatobi
3. Kota Ternate
4. Kabupaten Sumba Timur
5. Kota Parepare
6. Kabupaten Bandung
7. Kabupaten Jeneponto
8. Kabupaten Mamuju
9. Kabupaten Halmahera Selatan
10. Kabupaten Bulu Kumba
11. Kabupaten Maros
12. Kota Tomohon
13. Kabupaten Konawe Selatan
14. Kota Kotamobagu
15. Kabupaten Kediri
16. Kabupaten Konawe Utara
17. Kabupaten Poso
18. Kabupaten Kepulauan Sula
19. Kabupaten Tolitoli
20. Kabupaten Nias Selatan

“Ada dua puluh daerah potensi rawan tertinggi. Kami mendorong siapkan program pencegahan yang terbaik,” katanya.

“Pokoknya siapkan mitigasi risiko terkuat agar tidak terjadi nanti di tahun 2024,” sambungnya.

Lolly mengungkapkan pelanggadan yang sering dilakukan ASN membantu promosi calon tertentu.

Dia menyebut seperti pernyataan dukungan secara terbuka di media sosial atau di media lainnya.

Lolly pun mengungkapkan adanya ASN menggunalan fasilitas pemerintah untuk mendukung petahana yang terdeteksi dukungannya di grup WhatsApp dan aktif atau pasif dalam berkampanye calon.

“Paling banyak terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah,” tutupnya.