Pembangunan Sekolah Rakyat di Parepare Masih Terkendala Luas Lahan

Berita Baru, Parepare – Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) mendukung penuh program pembangunan Sekolah Rakyat.

Namun, pembangunannya masih terkendala lahan karena tidak adanya aset yang memenuhi syarat pembangunan sekolah rakyat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Parepare Andi Erwin mengatakan mendukung segala program pemerintah pusat termasuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Akan tetapi, kata dia, lahan yang dimiliki Pemkot Parepare belum da yang memenuhi syarat.

“Syarat pendirian Sekolah Rakyat itu lahannya harus 5 hektare,” kata Andi Erwin, Kamis (22/3/2025).

“Ini yang menjadi kendala kita, tidak ada aset Pemkot memenuhi syarat itu,” tambahnya.

Maka dari itu, Dinsos Parepare akan melakukan koordinasi kembali dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait syarat pendirian Sekolah Rakyat.

“Kita sudah rapat dengan Sekda, kami akan komunikasikan kembali dengan Kemensos,” ungkapnya.

Andi Erwin mengungkapkan lahan yang diancang-ancang pendirian sekolah program Presiden Prabowo Subianto itu di samping SMPN 7 Parepare.

Namun, lanjut dia, lahan yang tersedia di daerah Lemoe, Kecamatan Bacukiki itu hanya 2 hektare.

“Mengenai tempat sebenarnya sudah ada kita ancang-ancang, itu di SMP 7 Lemoe, konsepnya berdampingan nanti dengan SMP 7,” paparnya.

“Tapi di sana (SMP 7) hanya 2 hektare lahannya, tergantung Kemensos siap tidak kalau dua hektare, karena persyaratannya harus 5 hektare,” ujarnya menambahkan.

Kepala Dinsos Parepare itu menjelaskan konsep Sekolah Rakyat nantinya serupa Boarding School.

Anak-anak yang putus sekolah dan terlantar akan masuk di program itu dan diasramakan.

“Sekolah rakyat itu untuk anak-anak putus sekolah dan anak-anak terlantar itu mirip Boarding School nantinya, karena mereka akan diasramakan,” jelasnya lagi.

Andi Erwin juga menyebut pendirian Sekolah Rakyat harus dimulai tahun ini, jika tidak ada kendala.

“Pendirian Sekolah Rakyat diharuskan dimulai tahun ini. Tapi kalau ada kendala teknis, itu bisa tahun berikutnya. Biaya pendirian semua dari pemerintah pusat,” pungkasnya.