Opini: Peran Komunikasi Politik dalam Merumuskan Kebijakan Publik

Penulis: Marda

Berita Baru – Komunikasi politik memiliki peran yang sangat strategis dalam proses perumusan kebijakan publik. Di era demokrasi modern, kebijakan tidak bisa lagi disusun secara tertutup dan elitis. Proses pembentukan kebijakan membutuhkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Di sinilah komunikasi politik menjadi jembatan penting antara pemerintah, aktor politik, dan masyarakat dalam menyampaikan gagasan, menerima masukan, serta membangun legitimasi atas kebijakan yang akan diterapkan.

Komunikasi politik bukan hanya tentang kampanye atau pencitraan, tetapi menyangkut proses dialog antara pengambil kebijakan dan masyarakat. Ketika pemerintah berencana membuat suatu kebijakan, komunikasi yang terbuka dan jujur dapat membantu menjelaskan alasan, tujuan, serta dampak dari kebijakan tersebut. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah resistensi atau kesalahpahaman.

Salah satu fungsi utama komunikasi politik dalam kebijakan publik adalah menyosialisasikan isu-isu prioritas. Pemerintah melalui aktor politik seperti menteri, anggota legislatif, atau kepala daerah harus mampu mengomunikasikan apa yang menjadi tantangan utama dan bagaimana kebijakan dirancang untuk menjawab tantangan tersebut. Tanpa komunikasi yang baik, publik tidak akan memahami urgensi suatu kebijakan, bahkan bisa jadi menolaknya.

Komunikasi yang baik juga membantu proses konsolidasi di internal pemerintahan. Dalam penyusunan kebijakan, sinergi antara kementerian/lembaga, antara eksekutif dan legislatif, serta antara pusat dan daerah sangat diperlukan. Ketika aktor-aktor ini tidak memiliki komunikasi politik yang lancar, kebijakan menjadi tumpang tindih, lambat diterapkan, atau bahkan gagal.

Partisipasi publik dalam perumusan kebijakan juga sangat bergantung pada komunikasi politik yang terbuka dan inklusif. Melalui forum diskusi, konsultasi publik, atau media sosial, warga negara dapat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun alternatif solusi. Dalam konteks ini, komunikasi politik berperan sebagai instrumen demokrasi deliberatif, di mana kebijakan dibentuk berdasarkan diskusi yang rasional dan partisipatif.

Politisi dan pejabat publik juga harus mampu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Komunikasi politik yang terlalu teknokratis atau bersifat elitis sering kali menjauhkan masyarakat dari proses kebijakan. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang populis tanpa substansi juga bisa menyesatkan. Diperlukan keseimbangan antara kejelasan isi dan kedalaman substansi dalam menyampaikan pesan kebijakan.

Media massa dan media sosial berperan sebagai saluran utama komunikasi politik. Pemerintah harus memanfaatkan media secara cerdas untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat. Namun, dalam era post-truth, di mana hoaks dan disinformasi menyebar cepat, tantangan komunikasi politik semakin besar. Pemerintah perlu melakukan komunikasi yang proaktif, faktual, dan konsisten untuk menjaga kredibilitas kebijakannya.

Komunikasi politik yang efektif juga mencerminkan kapasitas kepemimpinan. Pemimpin yang visioner akan mengomunikasikan arah kebijakan dengan jelas, mengajak publik untuk berperan serta, dan menanggapi kritik dengan terbuka. Sebaliknya, pemimpin yang tidak mampu mengelola komunikasi politik akan sulit mendapatkan dukungan dan cenderung bersikap reaktif terhadap tekanan sosial.

Selain menyampaikan informasi, komunikasi politik juga berfungsi sebagai alat untuk membangun konsensus. Kebijakan publik yang baik bukan hanya lahir dari perhitungan rasional, tetapi juga dari kemampuan membangun kesepahaman lintas kelompok. Di sinilah komunikasi politik berperan sebagai perekat antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat sipil.

Ketika kebijakan menuai kontroversi, peran komunikasi politik menjadi lebih krusial. Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus mampu menjelaskan latar belakang dan tujuan kebijakan secara transparan, membuka ruang dialog, serta menunjukkan kesediaan untuk melakukan revisi jika memang dibutuhkan. Komunikasi yang defensif dan tertutup hanya akan memperbesar konflik dan memicu distrust publik.

Komunikasi politik juga penting dalam menjaga kesinambungan kebijakan. Dalam sistem demokrasi yang dinamis, pergantian kepemimpinan bisa memengaruhi arah kebijakan. Melalui komunikasi yang baik, proses transisi dan kesinambungan program dapat dijaga, sehingga pembangunan tidak terganggu oleh perubahan politik.

Tak kalah penting, komunikasi politik juga membentuk persepsi publik terhadap legitimasi kebijakan. Ketika kebijakan dikomunikasikan dengan pendekatan yang mengedepankan kepentingan umum, solidaritas, dan keadilan, maka publik cenderung akan menerima dan mendukungnya. Sebaliknya, kebijakan yang terkesan dipaksakan tanpa penjelasan yang memadai akan menimbulkan resistensi.

Dalam proses evaluasi dan revisi kebijakan, komunikasi politik tetap berperan. Pemerintah harus menyampaikan hasil evaluasi kebijakan secara terbuka dan menjelaskan mengapa suatu kebijakan perlu diperbaiki. Ini merupakan bagian dari akuntabilitas politik dan wujud dari pemerintahan yang responsif terhadap dinamika sosial.

Akademisi dan masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam memperkuat komunikasi politik. Mereka dapat menjadi mitra kritis yang memberikan masukan berbasis data, menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta turut mengedukasi publik. Dengan demikian, komunikasi politik tidak hanya bersifat vertikal (dari atas ke bawah), tetapi juga horizontal dan dialogis.

Kesimpulannya, komunikasi politik bukan sekadar pelengkap dalam proses perumusan kebijakan, tetapi merupakan elemen fundamental yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan. Pemerintah yang memahami pentingnya komunikasi politik akan mampu membangun kebijakan yang kuat secara substansi dan diterima secara sosial. Di era keterbukaan dan digitalisasi seperti sekarang, komunikasi politik yang efektif adalah syarat utama bagi pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan rakyat.