Berita Baru, Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Dony Oskaria menyampaikan apresiasinya kepada Tim Pembina Samsat Nasional.

Apresiasi itu atas kontribusi Tim Pembina Samsat Nasional dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemberian apresiasi itu diberikan pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 Jasa Raharja, pada Rabu (8/1/2025).

Dony menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas instansi yang telah menghasilkan pencapaian luar biasa dalam pelayanan publik, khususnya di bidang pajak dan keselamatan transportasi.

"Selama 64 tahun, Jasa Raharja telah membuktikan komitmennya hadir untuk negeri. Semua ini berkat kerja keras, integritas, dan semangat yang tak pernah padam dari seluruh insan Jasa Raharja,” ujar Dony, dalam keterangan tertulisnya, pada Senin (13/1/2025).

Dony mengapresiasi kinerja Jasa Raharja bersama Tim Pembina Samsat Nasional yang berhasil melaksanakan beberapa inisiatif penting dalam mendukung peningkatan kepatuhan masyarakat pemilik kendaraan bermotor.

Mulai dari penerapan Pasal 74 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2009, mendorong terlaksananya relaksasi pembebasan denda, hingga pelaksanaan Action Plan oleh seluruh Tim Pembina Samsat.

Menghadapi tahun 2025, Dony mengajak seluruh insan Jasa Raharja untuk terus memperkuat transformasi dan inovasi.

“Tantangan dan peluang baru menanti. Mari kita bersatu dalam membangun fundamental yang kuat agar mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat,” imbuh Wamen BUMN.

Dony juga menyoroti pentingnya upaya preventif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Menurutnya, kerja sama Jasa Raharja dengan Kementerian Pendidikan dalam mengedukasi masyarakat serta kolaborasi dengan Korlantas Polri untuk mengantisipasi potensi kecelakaan menjadi langkah strategis yang patut diapresiasi.

Dony menegaskan bahwa keberhasilan utama Jasa Raharja terletak pada pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan basis premi sosial yang berasal dari masyarakat, Dony berharap dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk program program pre-emptive yang memberikan dampak nyata.

“Saya bangga melihat perkembangan luar biasa dari Jasa Raharja. Kesuksesan ini tidak hanya diukur dari laba, tetapi dari upaya nyata memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tutupnya.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan, menyampaikan, Jasa Raharja merupakan rumah kedua baginya, baik dalam hal keselamatan lalu lintas maupun dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Aan Suhanan juga berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam mengubah dan mempercepat jaminan kepada masyarakat dengan mebuat sistem terintegrasi.

“Di mana database yang ada di Korlantas saat ini sudah sama dengan yang ada Jasa Raharja, sehingga pelayanan yang ada di Kepolisian maupun di Jasa raharja menjadi semakin baik,” ujarnya.

Berita Baru, Jakarta - Perjuangan Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) yang dipelopori oleh Candra Darusman dan kini dengan Cholil Mahmud sebagai Plt Ketua Umum, telah berhasil membangun kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi profesi musisi dan para pekerja di bidang musik.
 
Band-band papan atas tanah air, seperti KAHITNA, RAN, POTRET, dan HiVi! pun telah menerima perlindungan jaminan sosial setelah resmi terdaftar melalui Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta - Grogol.

Kelanjutan dari kabar baik ini terjadi pekan lalu, saat Ahli Waris Maestro Kebudayaan Alm. Almujazi Mulku Zamari yang berasal dari Bau Bau Sulawesi Tenggara dan Almh. Ibu Jariah yang berasal dari Kabupaten Bungo provinsi Jambi resmi menerima santunan jaminan sosial yang diserahkan oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, serta Anggoro Eko Cahyo selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
 
“Jaminan sosial ini juga bentuk pengakuan negara atas profesi bidang kebudayaan yang memiliki hak setara dengan profesi-profesi di bidang lain," ucap Fadli Zon saat menyerahkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris dari 2 maestro budaya yang telah tutup usia.
 
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, mengapresiasi langkah Kementerian Kebudayaan dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para maestro budaya.

Pihaknya berharap hal ini juga dapat menginspirasi Kementerian lain sebagai upaya untuk membentuk SDM yang berkualitas yang Kerja Keras Bebas Cemasguna mewujudkan Indonesia Emas 2024 melalui optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
 
"Dengan semakin banyak maestro yang terlindungi diharapkan mereka bisa berkarya tanpa rasa cemas, sehingga dapat terus melestarikan budaya leluhur sekaligus mewariskannya kepada para generasi muda," pungkas Anggoro.

Penerima santunan BPJS Ketenagakerjaan merupakan maestro budaya yang yang telah dikurasi oleh Kementerian atas jasa serta kontribusinya dalam melestarikan sekaligus memajukan  budaya daerah.

Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan memberikan apresiasi dengan mengikutsertakan para pekerja budaya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Hari Tua (JHT).
 
Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kemenkebud, Restu Gunawan, menyebutkan hingga saat ini terdapat 90 maestro budaya dari kurasi Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI), Anugerah Musik Indonesia (AMI),dan Festival Film Indonesia (FFI) yang telah mendapat manfaat jaminan sosial dari pemerintah.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif, Yovie Widianto, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua FESMI, menyampaikan rasa syukurnya atas program jaminan sosial dalam rangka melindungi para pekerja seni dan budaya serta pelaku industri kreatif di Indonesia.
 
“Semoga program ini terus membawa kebaikan bagi kita bersama dan bagi industri tempat kita bekerja, semua harus mendapatkan manfaat jaminan sosial”, ucap Yovie.

Menyikapi perkembangan positif ini, Kepala Kantor BPJamsostek Jakarta Grogol, Rommi Irawan, ikut menyatakan optimismenya bahwa akan semakin banyak yang bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan terus dilakukannya program sosialisasi serta edukasi kepada para pelaku seni, budaya dan industri kreatif, beserta ekosistemnya.

Berita Baru, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Pengumuman itu disampaikan Prabowo di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024).

"Karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah," kata Prabowo, Selasa (31/12/2024).

Namun, Prabowo menegaskan bahwa kenaikan PPN 12 persen tersebut hanya untuk barang dan jasa mewah.

Kemudian, Prabowo memastikan bahwa kebijakan perpajakan tetap berpihak pada rakyat kecil dengan tetap mengenakan tarif PPN nol persen untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

"Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak yang tetap diberikan pembebasan PPN, yaitu tarif nol persen. Antara lain, kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telor, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum,” ujarnya.

Selain itu, Prabowo mengatakan, Pemerintah menyiapkan paket stimulus bagi masyarakat yang nilainya mencapai Rp 38,6 triliun.

Berikut pernyataan lengkap Prabowo terkait kenaikan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2024

Saudara-saudara sekalian sore hari ini dari tadi, dari sejak jam 15.50 WIB, kurang lebih saya hadir mengikuti rapat tutup tahun dari Menteri Keuangan dan jajarannya.

Jadi, pada hari ini jajaran Kementerian Keuangan mengikuti arus masuk uang ke Pemerintah Indonesia dari perpajakan, bea cukai, dari PNBP, kemudian karena tepat pada waktu nanti pukul 00.00 berarti tahun anggaran 2024 ditutup.

Tadi, saya diberi paparan oleh Menteri Keuangan pelaksanaan dari APBN 2024 dan alhamdulillah di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh penekanan terhadap perekonomian dunia seluruhnya yang memengaruhi harga-harga komoditas yang ujungnya memengaruhi penerimaan kita juga mempengaruhi harga-harga minyak dan gas, ternyata kita masih bisa mengelola keuangan negara dengan prudence, dengan bijak, dengan hati-hati dan kita masih mampu untuk mengendalikan defisit kita dalam koridor yang masih cukup hati-hati dan cukup mampu kita kelola.

Dalam hal ini juga, saya kira ada baiknya saya menyampaikan ada beberapa hal tentang kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang mungkin masih ada suatu keragu-raguan atau suatu ketidakpemahaman yang tepat sehingga setelah saya koordinasi dan diskusi dengan Menteri Keuangan dan jajaran beberapa kementerian lain saya merasa perlu menyampaikan sendiri masalah PPN 12 persen ini.

Jadi, kenaikan PPN jadi 12 peran ini merupakan amanah, merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Jadi, sesuai kesepakatan Pemerintah Republik Indonesia dengan DPR tahun 2021, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022, ini sudah dilaksanakan.

Kemudian, perintah undang-undang dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Saudara-saudara sudah merupakan sikap pemerintah yang saya pimpin, juga saya yakin juga pemerintan pendahulu saya bahwa setiap kebijakan perpajakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat serta mendorong pemerataan ekonomi.

Komitmen kita adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak, berpihak kepada kepentingan nasional dan berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

Karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI , hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah.

Saya ulangi supaya jelas, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyakat berada, masyarakat mampu.

Contoh, pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimafaatkan atau digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian, papan pesiar, yacht, motor yacth, kemudian rumah yang sangat mewah yang nilainya di atas golongan menengah.

Artinya, untuk barang dan jasa yang selain barang-barang mewah tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap yang berlaku sekarang yang sudah berlaku dari sejak tahun 2022.

Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberi fasilitas pembebasan dari pajak atau dikenakan tarif PPN nol persen masih tetap berlaku.

Pemerintah telah berkomtmen memberi paket stimulus. Nilai stimulus itu adalah Rp 38,6 triliun. Seperti yang diumumkan sebelumnya:

1. Bantuan beras untuk 16 juta penerima batuan pangan 10 kg per bulan
2. Diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt
3. Pembiayaan industri padat karya
4. Insentif PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan rupiah 10 juta rupiah per bulan
5. Bebas PPh bagi UMKM beromset kurang dari Rp 500 juta per tahun dan lain sebagainya.
6. paket stimulus ini nilainya adalah Rp 38,6 triliun.

Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak yang tetap diberikan pembebasan PPN, yaitu tarif nol persen. Antara lain, kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telor, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum.

Dengan ini, saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat.

Berita Baru, Jakarta - PDI Perjuangan resmi memecata Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Cagub Sumatera Utara Bobby Nasution dari keanggotaan partai.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun dalam membacakan surat pemecatan Jokowi tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P.

"Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P," ujar Komarudin, Senin (16/12/2024).

Komaruddin menjelaskan SK tersebut ditetapkan sejak 14 Desember 2024 dan telah ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Untuk pemecatan Gibran dan Bobby, kata Komaruddin, dituangkan di dalam SK nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

Kedua surat tersebut ditetapkan pada 4 Desember 2024.

Dalam surat tersebut, PDI Perjuangan juga melarang Jokowi, Gibran dan Bobby untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan yang mengatasnamakan partai.

"Melarang saudara tersebut di atas pada diktum 1 untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDI-P," jelas Komarudin.

“Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI-P tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan oleh saudara Jokowi,” sambungnya.

Komarudin menambahkan, DPP PDI-P juga tidak lagi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh Gibran dan Bobby ke depannya.

Program Berkelanjutan

Profil Setyo Budiyanto