Mendagri Sebut Tenaga Honorer di Pemda Diisi Timses atau Keluarga Kepala Daerah, Habiskan Banyak Anggaran

Berita Baru, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap tenaga honorer bagian administrasi di lingkungan pemerinrah daerah banyak diisi tim sukses (timses) atau keluarga kepala daerah.

Hal itu diungkapkan Tito Karnavian di depan puluhan kepala daerah di kegiayan Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP).

Kegiatan itu berlangsung di Kantor Kemendagri pusat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Tito saat itu menyinggung persoalan anggaran pemerindah daerah yang banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, salah satunya honorer.

“Ini tenaga administrasinya, rata-rata adalah tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di situ,” paparnya.

Pihaknya tidak mempersoalkan tenaga honorer spesialis, seperti tenaga kesehatan, perawat atau guru.

Namun, Tito mengatakan honorer bagian administrasi berlatar belakang timses atau keluarga kepala daerah tidak punya kerja yang jelas.

Ia juga menyebut jumlahnya terus meningkat seiring dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Mereka membawa orang-orang baru yang berlatar belakang timses atau keluarganya.

“Diberikan pekerjaan, jam 8 masuk, tidak memiliki keahlian, jam 10 sudah ngopi-ngopi, sudah hilang,” ucapnya.

“Ganti pilkada, bertemu dengan pejabat bary. Tim suksesnya masuk lagi, terus numpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus,” tegasnya.

Tito menuturkan, banyaknya tenaga honorer menjadi salah satu modus yang dilakukan kepala daerah untuk melambungkan anggaran belanja pegawai.

Padahal, tidak sedikit dari daerah itu bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil atau hanya sekitar 2 sampai 3 persen.

Tito mencontohkan, terdapat daerah yang menganggarkan belanja operasional 67 persen dari APBD.

Sementara, 90 persen keuangan Pemda itu bersumber dari pemerintah pusat.

Mirisnya, sebanyak 90 persen dana itu sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai mulai dari gaji, tunjangan, dan lainnya.

“Dan ini ada modus yang lain yang memang harus diselesaikan, ini cukup mendasar, yaitu banyaknya tenaga honorer,” kata Mendagri.

Tito mengamati, daerah-daerah yang bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, anggarannya “tersedot” ke belanja pegawai yang tidak memiliki keahlian khusus.

Selain itu, mereka juga membuat banyak program kegiatan yang operasionalnya disalurkan untuk pegawai.

“Belanja modal yang betul-betul menyentuh untuk rakyat, membangun jalan, mungkin cuma 15-20 persen, jadi tidak ada kemajuan apa-apa,” kata Tito.

Tito menekankan, APIP mesti masuk lebih dalam dan memantau berbagai perencanaan instansi pemerintah tempat mereka bertugas.

Menurutnya, APIP memiliki fungsi yang strategis untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh instansi atau kepala daerah terkait.

Mereka diharapkan tidak hanya mengaudit masalah pidana di instansi terkait, melainkan seperti mutasi, perilaku anggota, hingga efisiensi anggaran.

“Salah satu upaya dari pencegahan itu adalah dengan memperkuat APIP-APIP ini, sehingga tidak terjadi masalah hukum,” kata Tito.

“Prinsipnya bagaimana kita memperkuat pencegahan,” lanjutnya.