Kepsek Bimtek di Bali, DPRD Parepare: Saya Tidak Yakin Kepsek Gunakan Uang Pribadi

Parepare –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menyoroti soal bimbingan teknis (Bimtek) pengadaan barang dan jasa kepala sekolah di Provinsi Bali.

Anggota Komisi II DPRD Parepare, Yusuf Lapanna menaruh curiga akomodasi kepala sekolah jalan-jalan ke Bali dan pihaknya tidak yakin bahwa akomodasi darnguru tersebut menggunakan dana pribadi.

“Saya sebetulnya sampai hari ini, tidak yakin seratus persen yang digunakan kepala sekolah itu dana pribadi. Saya yakinnya ini dana bos,” ucapnya, Jumat (23/12/2022).

Legislator Partai Gerindra itu akan segera memanggil kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta dinas lain yang bersangkutan dengan bimtek tersebut.

Menurutnya, penggunaan dana pribadi mengikuti bimtek di Provinsi Bali tidak rasional bagi seorang guru.

“Kalau pakai dana pribadi, pertanyaannya apa urgensinya yang ingin kita capai. Mungkin secepatnya akan memanggil Kadis ke DPRD untuk lebih jelasnya,” kata Yusuf Lapanna.

“Tapi kami akan segera memanggil kepsek yang mengikuti bimtek di Bali agar persoalan ini jelas,” tambahnya.

Selain itu, Yusuf Lapanna juga mempertanyakan output dari Bimtek yang tidak jelas dan tidak terarah. Pihaknya menilai Bimtek tersebut terkesan lebih banyak jalan-jalan ketimbang inti dari bimbingan membahas barang dan jasa.

“Outputnya apa yang mau di capai, sehingga harus jauh-jauh ke Bali untuk bimtek. Saya sampaikan Bimtek ini kita tidak tahu apa outputnya yang mau dicapai dan ini terkesan banyak jalan-jalannya ketimbang kegiatan terkait bimtek ini,” jelasnyam

“Apa outputnya yang mau di capai sehingga jauh-jauh ke bali untuk bimtek. Sehingga saya sampaikan bimtek ini kita tidak tahu apa outputnya yang mau dicapai itu nanti terkesan banyak jalan-jalannya ketimbang kegiatan terkait Bimtek ini,” jelasnya.

Sebelum bimtek digelar, anggota Komisi II DPRD Parepare itu telah melakukan komunikasi dengan pihak kepala dinas dan menjelaskan kegiatan itu digelar unsur pemerintahan bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Pihaknya mengingatkan agar tidak menggunakan dana Bos untuk biaya perjalanan guru. Tak hanya itu, tidak boleh ada paksaan kepada kepala sekolah untuk mengikuti Bimtek tersebut.

“Saya sudah komunikasi dengan Kadis dan Sekdis, saya sudah sampaikan bahwa jangan gunakan dana bos untuk keberangkatan Bimtek ke Bali. Karena kegiatan ini bukan kegiatan dinas pendidikan tetapi kegiatan PBJ (pengadaan barang jasa),” terangnya.

Menurutnya, ada hal yang lebih genting daripada bimtek dan terlebih penggunaan dana Bos untuk kepentingan sarana dan prasarana sekolah.

“Ada hal lebih penting untuk pembenahan terkait apakah sarana sekolah atau penunjang pendidikan untuk anak-anak sekolah. Saya kira itu lebih penting dari pada melaksanakan bimtek,” ucap Yusuf.

Dia pun menaruh curiga yang digunakan kepala sekolah adalah dana Bos. Selain itu, kemungkinan lain pemerintah dalam hal ini PBJ akan ikut dipanggil oleh DPRD Parepare.

“Tapi saya memang sepakat kalau ada curiga seperti itu bahwa ini memang penggunaan dana bos. Saya juga mengarah kesitu. Kalau PBJ yang mengadakan kegiatan, kita akan panggil juga,” pungkasnya.