Guru yang Terbukti Bermain Politik Tak Diberi Ampun, Pj Wali Kota Parepare: Bisa Turun Pangkat

Berita Baru, Parepare – Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali memberikan atensi tentang netralitas ke ribuan guru menjelang Pemilu 2024.

Hal itu dikatakannya saat bersilaturahmi dengan bersama ribuan guru dan kepala sekolah di Auditorium IAIN Parepare, Senin (13/11/2023).

Ribuan guru itu berasal dari TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs Negeri dan swasta se-Kota Parepare.

Akbar Ali menegaskan tidak akan memberi ampun untuk ASN guru dan kepala sekolah yang terbukti ikut main politik.

“Kita sebagai pemerintah kota Parepare bersilaturahmi dengan para guru TK, SD, SMP sebagai atensi kami pada pengabdian guru-guru. Sekaligus sebagai bentuk sosialisasi kami bagaimana netralitas para guru dalam pesta demokrasi ini baik pemilu, Pileg dan Pilkada,” ungkapnya.

Pj Wali Kota Parepare juga menyinggung soal sanksi bagi ASN guru atau Kepala Sekolah yang terlibat politik praktis. Meskipun dia merasa berat memberi sanksi kepada guru, tetapi aturan harus tetap ditegakkan.

“Saya berat kalau menjatuhkan sanksi kepada guru. Tetapi aturan bagi yang melanggar netralitas ASN ini harus tetap ditegakkan. Sanksinya bisa pemecatan, pencopotan jabatan, bisa demosi hingga turun pangkat,” tegasnya.

Dirinya menyebut guru dan Kepala sekolah merupakan sasaran empuk para politisi atau kandidat pasangan calon. Olehnya itu, ia meminta agar para guru bisa memahami posisi netralitas sebagai ASN.

“Kami pahami banyak kelompok partai dan Paslon akan berusaha mendekati para guru. Karena guru ini selain sebagai tokoh pendidik juga sebagai tokoh masyarakat,” bebernya.

Lebih lanjut dirinya mengimbau agar tidak tergoda dengan ajakan parpol. Ia berpesan agar para guru sebagai ASN menuangkan pilihannya saat di TPS saja. Jangan terlibat kampanye.

“Jangan pernah mau dipolitisasi parpol caleg dan pilpres untuk menggerakkan atau menghalangi pilkada maupun pemilu. Tuangkan pilihannya saat di TPS. Hindari terlibat sebagai pengurus partai atau menjadi tim sukses,” imbaunya.

Ia juga mewanti-wanti Kepala Sekolah yang memberi ruang bagi politisi untuk kampanye di sekolah.

“Kepsek jangan pernah beri kesempatan menjadi tempat berkampanye caleg ataupun pilkada. Kalau ada kelompok memaksa dan mengintimidasi kepsek, langsung laporkan kepada Pemkot. Bisa langsung lapor saya,” tandasnya.