Di Forum RKPD Parepare, Taufan Pawe Minta Program Bisa Selaras Pembangunan Infrastruktur dan Keumatan

Berita Baru, Parepare – Wali Kota Parepare, Taufan Pawe menghadiri dan membuka kegiatan konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2024.

Konsultasi publik itu berlangsung di Ruang Pola Lantai 2 Kantor Wali Kota Parepare, Jalan Jenderal Sudriman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Selasa (21/2/2023).

Kepala Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Parepare, Samsuddin Taha menjelaskan, telah melaksanakan penyusunan RPD.

“RKPD 2024 ini kami berhadap bisa berjalan lancar dan menghasilkan dokumen yang berkualitas untuk kemajuan Kota Parepare kedepan,” jelasnya.

Sementara Wali Kota Parepare Taufan Pawe optimis para SKPD dalam menyusun RKPD 2024 sesuai pengalaman dan kemampuannya.

“Saya yakin forum ini akan ada proses yang lahir dan akan melahirkan program yang bagus untuk Parepare,” jelasnya.

“Kemarin kita baru saja melakukan penyusunan RPD tahun 2024-2026 dimana RPJMD Parepaee akan berakhir di tahun ini sesuai masa jabatan saya sebagai Wali Kota berakhir,” sambungnya.

Dia menekankan hasil dari RKPD dengan RPD menjadi dasar pejabat SKPD dan Wali Kota yang akan datang untuk melakukan penyususnan KUA-PPAS dan APBD tahun 2024 mendatang

“Saya berharap nantinya dilakukan dengan kehati-hatian, jangan sampai bias kemana-mana dan tentunya bisa mengoptimalkan RPJMD yang masih kisaran 80 persen,” imbuhnya.

“Melalui perubahan itu nantinya RPJMD bisa berada pada angka 90-95 persen,” tambah Taufan Pawe.

Wali Kota Parepare menyebut, 34 SKPD yang ada akan merangkum program tersebut sehingga pembangunan 2024 sampai 2026 dibawah kepimpinan pejabat yang akan menggantikannya.

“Sembilan tahun kita bersama semoga yang kita lakukan ke depan bisa terus selaras dengan program yang akan datang,” katanya.

Wali Kota Parepare dua priode itu berharap pejabat tetap konsisten untuk taat pada asas, administrasi hingga anggaran yang telah dijaga bersama selama ini.

“Target kita kemarin untuk penetapan RKPD dan RDP ini harus tuntas paling lambat tiga bulan sudah harus menjadi Perda,” harapnya.

“Sehingga harus segera bekerja bersama bahu-membahu dan terlibat untuk mempercepat target. Ingat selama ini kita telah bersama-sama bagaimana selaraskan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan keummatan,” pungkasnya.