Belanja Daerah Sulsel Tahun 2022 Menurun, Ini Pesan Wamendagri

Jakarta – Tahun anggaran 2022 sudah tuntas. Dari hasil rekapitulasi, kinerja pemerintah daerah (pemda) dalam menggenjot realisasi belanja mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, realisasi menyeluruh belanja daerah hingga Kamis (29/12/2022) ada di angka 83,04 persen.

Sementara data 31 Desember 2021, realisasinya mencapai 86,16 persen. ”(Tahun 2022, Red) lebih rendah 3,12 persen,” ujar John Wempi Wetipo (2/1/2023).

Penurunan secara year-on-year itu terjadi merata di berbagai level pemerintahan. Namun, karena data masuk baru per 29 Desember, Wempi menyebut realisasi final hingga 31 Desember bisa jadi sedikit lebih tinggi.

”Realisasi APBD masih terus bergerak,” singkat Wempi.

Terhadap daerah yang rendah, Wempi menerangkan, Kemendagri akan menjatuhkan sanksi teguran. Sementara untuk yang serapannya baik, pihaknya memberikan piagam apresiasi.

Rendahnya serapan, kata Wempi, disebabkan sejumlah persoalan. Antara lain lelang dan penetapan pejabat pengelola keuangan yang telat.

Kemudian keterlambatan penetapan petunjuk teknis (juknis) dana alokasi khusus (DAK) dari kementerian.

Kemudian, ada juga kasus kekhawatiran ASN berurusan dengan aparat, kurangnya monitoring dan evaluasi (monev) dari kepala daerah, hingga sistem pemda yang rumit.

“Misalnya, setiap akan melaksanakan kegiatan, kepala OPD wajib meminta persetujuan dari kepala daerah,” ungkapnya. Di tahun ini, pihaknya meminta daerah mempersiapkan lebih matang.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menilai, selain persoalan klasik, rendahnya serapan itu juga disebabkan daerah cenderung hati-hati dalam eksekusi anggaran.

“Tahun ini karena pemda sedikit terganggu dengan isu inflasi. Itu membuat cukup hati-hati,” ujarnya

Apalagi, dalam dua tahun terakhir, selalu ada skema dadakan yang kerap muncul di tengah tahun dari pusat. Misalnya kebijakan refocusing. Arman menilai tren tersebut membuat daerah terkesan menunggu arahan.

Agar tahun 2023 lebih baik, Arman mendesak agar monev oleh pusat dilakukan sejak awal. Jadi, tidak hanya ”teriak-teriak” di akhir tahun.

Terakhir, dia juga menyarankan skema penghargaan dan sanksi yang lebih serius. Dia mengusulkan insentif anggaran bagi yang realisasinya baik. Sebaliknya, sanksi bisa langsung menyasar keuangan daerah.

Capaian Realisasi Tertinggi dan Terendah

PROVINSI

Tertinggi: Kepulauan Riau, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, Banten

Terendah: Papua, Maluku Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan

KOTA

Tertinggi: Serang, Pariaman Banjar Baru, Sukabumi, Bekasi

Terendah: Makassar, Parepare, Banjarmasin, Baubau, Kediri

KABUPATEN

Tertinggi: Aceh Tamiang, Gayo Lues, Lanny Jaya, Merangin, Tolikara

Terendah: Bondowoso, Memberamo Raya, Wakatobi, Maluku Barat Daya, Sukamara