Mendagri Instruksikan Pemda dengan Inflasi Tertinggi pada Rakor Pengendalian Inflasi Awal Tahun

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah secara virtual dari gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat.

Rakor tersebut dihadiri oleh kepala daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

Mendagri Tito Karnavian memberi atensi khusus kepada dua daerah dengan tingkat inflasi tertinggi, yaitu Provinsi Riau dengan inflasi sebesar 6,81 persen dan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebesar 8,65 persen.

Tito Karnavian mengatakan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat perlu melakukan intervensi. Meski begitu, pemerintah daerah (pemda) juga tidak boleh berdiam diri dan menyerah.

“(Pemda) bisa melakukan langkah-langkah terobosan kreatif (untuk mengatasi inflasi),” ujar Mendagri, dikutip dari Kompas.com, Selasa (10/1/2023).Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau Syamsuar yang hadir secara daring menjelaskan beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga sehingga menyebabkan inflasi di wilayahnya, seperti transportasi udara dan cukai rokok.

Mendagri pun menginstruksikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Dengan demikian, harga komoditas dapat terkontrol. 

Tito juga meminta Gubernur Riau untuk memantau berbagai langkah yang dilakukan Pemprov dalam mengendalikan inflasi.

“Saya sarankan Gubernur Riau melakukan pengecekan di lapangan. Mengecek apakah langkah pengendalian inflasi sudah dilakukan oleh pihak terkait? Terkadang, para staf mengaku sudah melakukan upaya tersebut, padahal praktiknya belum dilakukan,” tuturnya.

Kemudian, Bupati Kabupaten Kotabaru Sayed Jafar juga memaparkan beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mengendalikan inflasi di daerahnya.

Upaya tersebut adalah menjalin kerja sama antardaerah, sidak pasar, operasi pasar merah, serta memberikan bantuan bibit lombok di desa melalui Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kotabaru.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru melakukan sembilan langkah pengendalian inflasi, membangun kekompakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta memaksimalkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

“Dari sembilan item yang dikerjakan tadi, masalahnya bukan sekadar sudah dikerjakan atau tidak, tapi tepat atau tidak. Pasalnya, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda. Kami menyarankan Pemkab Kotabaru untuk melakukan evaluasi bersama staf dan stakeholder terkait,” paparnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Minggu (1/1/2023) kemarin, terdapat 10 kabupaten dengan inflasi tertinggi secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada Desember 2022, yakni Kabupaten Kotabaru sebesar 8,65 persen, Bulungan 7,98 persen, Jember 7,39 persen, Serang 7,22 persen, Cilacap 6,81 persen, Banggai 6,62 persen, Aceh Barat 6,56 persen, Sintang 6,50 persen, Banyumas 6,49 persen, serta Kudus 6,40 persen.

Kemudian, 10 kota dengan lonjakan inflasi tertinggi adalah Kota Bau-Bau 8,35 persen, Bukittinggi 7,76 persen, Bandung 7,45 persen, Padang 7,38 persen, Kendari 7,11 persen, Kupang 7,07 persen, Pekanbaru 7,04 persen, Surakarta 7,03 persen, Banjarmasin 6,98 persen, serta Parepare 6,66 persen.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri turut mengapresiasi dua daerah dengan inflasi terendah, yaitu Provinsi Banten dengan inflasi sebesar 4,56 persen dan Kabupaten Buleleng, Bali, 4,63 persen.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar pun menyampaikan enam upaya konkret yang dilakukan pihaknya untuk mengendalikan inflasi, yakni melakukan operasi pasar murah, sidak pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, serta menggencarkan gerakan menanam.

Selanjutnya, Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menyampaikan delapan strategi yang dilakukan pihaknya untuk mengendalikan inflasi.

Upaya tersebut adalah manajemen rantai persediaan, subsidi harga transaksi keuangan digital, melaksanakan operasi pasar, monitoring ke distributor secara berkala, kerja sama antardaerah produsen, bantuan pangan, subsidi transportasi, serta melakukan pemantauan harga dan stok barang.